Penelitian ini membahas proses demokratisasi di Turki antara tahun 2003 hingga 2011, dengan fokus pada hubungan sipil-militer yang telah berlangsung dalam sejarah negara tersebut. Dalam konteks Turki, militer memiliki peran yang sangat penting dalam politik sejak era Kesultanan Ustmani, menyebabkan adanya tumpang tindih fungsi antara kekuatan sipil dan militer. Namun, kepemimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan membawa perubahan signifikan, di mana konflik sipil-militer dapat diminimalkan, menciptakan stabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan. Selain pertumbuhan ekonomi yang mencolok, Erdogan juga berhasil menggerakkan masyarakat sipil yang berlandaskan pada nilai-nilai yang diusung oleh Fethullah Gulen, mengintegrasikan elemen Islamis dan sekularis dalam identitas nasional Turki. Melalui pencapaian ini, Turki memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, mengenai pentingnya pengelolaan hubungan sipil-militer dalam konteks demokratisasi.