Keselamatan penerbangan pada hakikatnya adalah perwujudan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angk..."> Keselamatan penerbangan pada hakikatnya adalah perwujudan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angk..."/>
No image available for this title
Bookmark Share

Text

Tinjauan hukum keselamatan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dihubungkan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam sarana dan prasarana bandar udara di Indonesia

Keselamatan penerbangan pada hakikatnya adalah perwujudan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi udara, dan faktor penunjang lainnya yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Selama ini faktor dominan dalam keselamatan penerbangan hanya dikaitkan dengan navigasi udara dan pesawat udara. Faktor bandar udara dan wilayah udara sendiri banyak dikaitkan pada kondisi teknis, tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan perkembangan pemerintahan daerah. Beberapa persoalan bandar udara yang tidak memadai dan hanya memenuhi standar minimal. Kondisi demikian sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Availability
#
Location name is not set (9) D 2018 ROR
2019-0174
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
D 2018 ROR
Publisher
Sentul : .,
Collation
256 hlm. : 30 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
Dissertation
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment