Fokus disertasi ini adalah kajian peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu), dari persp..."> Fokus disertasi ini adalah kajian peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu), dari persp..."/>
Image of Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) : suatu kajian dari perspektif hukum tata negara normal dan hukum negara darurat
Bookmark Share

Text

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) : suatu kajian dari perspektif hukum tata negara normal dan hukum negara darurat

Fokus disertasi ini adalah kajian peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu), dari perspektif Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan istimewa kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan mengesampingkan DPR yang menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perpu, dalam kenyataan melahirkan norma hukum baru dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Selama ini, tidak ada ukuran yang objektif, sangat tergantung subjektivitas presiden. Ukuran objektif baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-II/2009.

Availability
#
Location name is not set (9) D 2011 FOE
2014-00345
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
D 2011 FOE
Publisher
New York : .,
Collation
xxi, 97 p. , 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
Dissertation
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment