Fokus disertasi ini adalah kajian peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu), dari perspektif Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan istimewa kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan mengesampingkan DPR yang menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perpu, dalam kenyataan melahirkan norma hukum baru dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Selama ini, tidak ada ukuran yang objektif, sangat tergantung subjektivitas presiden. Ukuran objektif baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-II/2009.