Komisi Hukum Nasional (KHN) dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

KHN mengemban dua mandat:Pertama, memberikan pendapat atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional. Kedua, membantu Presdien dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Committee) dalam mendesain suatu rencana umum pembaruan di bidang hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan mandatnya, KHN dapat melakukan kerjasama dengan pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, anggota organisasi masyarakat (LSM), para ahli dan anggota profesi hukum, lembaga donor asing, serta pihak-pihak lain yang sejalan dengan visi dan misi KHN.

Produk yang dikeluarkan KHN bukan hanya milik KHN, akan tetapi menjadi milik bersama yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, praktis maupun secara politik.