"Sejalan dengan bergulirnya arus informasi, sebagal pelaksanaan Tap MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai haluan Negara, Pemerintah mencanangkan upaya untuk melakukan pembenahan disegala bidang termasuk peraturan perundangan pemerintah.
Tanggal 7 Mei 1999, Presiden Habibie menandatangani pengesahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Uundang-undang ini sekaligus merupakan perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa"