"Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1988 mengamanatkan bahwa beberapa ketentuan di dalamnya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-undang pelaksanaan.
Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan sejalan dengan perkembangan di bidang ketatanegaraan serta organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka pada awal Tahun 1997 Pemerintah telah menyerahkan 4 Rancangan Undang-undang bidang Pertahanan Keamanan Negara untuk dibahas oleh DPR-RI, yaitu Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Militer dan Keodituran Militer, Rancangan Undang-undang Mobilisasi dan Demobilisasi, Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Rancangan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia."