"Reformasi pada dasarnya merupakan gerakan moral dan kultural untuk mengaktualisasikan kembali secara konsisten nilai-nilai dasar (core values) demokrasi. Nilai-nilai dasar terdiri dari adalah sikap mental transparan dan aspiratif dalam pengambilan keputusan politik, pengutamaan asas kesamaan derajat (equality), sistem pemilihan yang jujur, adil dan kredibel, pendidikan politik dan umum yang proporsional, pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance), dan penghormatan terhadap asas kedaulatan hukum-hukum (supremacy of law).
Dalam reformasi hukum baik nilai-nilai dasar demokrasi dan prinsip-prinsip supremasi hukum harus mecahkan persoalan-persoalan dasar dibidang hukum yang pada dasarnya mencakup perencanaan hukum, proses pembuatan hukum, penegakan hukum (law making process), penegakan hukum (law enforcement), dan kesadaran hukum (law awareness).
Aspirasi kepakaran mengandung makna keharusan untuk peka terhadap aspirasi suprastruktur, infastruktur, kepakaran (expertise aspiration), dan aspirasi international (international trends) yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Kesadaran hukum harus dipertimbangkan sebagai bagian budaya dari budaya hukum yang merupakan climate of social force or social thought which determine how law is used, avoided, or abused.
Reformasi hukum saat ini di samping mengacu pada nilai-nilai dasar universal tersebut, mengacu pula pada program strategis pembangunan hukum sebagaimana dirumuskan dalam GBHN (practical framework) yang mencakup reformasi di bidang sarana dan prasarana hukum, aparatur hukum, materi hukum, budaya hukum dan hak-hak asasi manusia."