"Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010 pada dasarnya merupakan sebuah acuan sekaligus landasan bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2010. Secara garis besar, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010 ini berisikan mengenai tiga hal pokok, yaitu: (i) kinerja perekonomian tahun 2008 dan proyeksinya di tahun 2009; (ii) tantangan dan sasaran pembangunan tahun 2010; dan (iii) pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2009 dan tahun 2010.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010 ini disusun berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
Secara substansi, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010. Sementara, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 merupakan perwujudan implementatif yang bersifat jangka pendek atau tahunan dari dari visi, misi, dan program kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014,
Meskipun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010 telah disusun, namun pada dasarnya substansi yang terkandung di dalamnya merupakan perwujudan dari visi, misi, dan program kerja Pemerintah baru hasil Pemilu 2009. Karenanya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 ini tetap memberikan ruang penyesuaian bagi Pemerintah baru hasil Pemilu 2009 nanti. Selain itu, substansi dasar dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 juga harus tetap memperhatikan pendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih hasil Pemilu 2009 sebagai pernyataan kehendak rakyat.
Dengan terbentuknya Pemerintah dan DPR baru pada akhir tahun 2009 mendatang, diharapkan membawa harapan baru bagi segenap rakyat dan Bangsa Indonesia. Selain itu, juga diharapkan mampu memberikan sentimen positif bagi investor dan pelaku usaha di Tanah Air. Hal ini penting untuk dijadikan momentum dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan kualitas pembangunan nasional Indonesia."