Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, hingga tahun 2002, masih menjadi pilar utama perekonomian nasional. Meskipun BUMN memiliki jangkauan luas dan berfungsi untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, kualitas pelayanan mereka belum optimal. Kepentingan yang seharusnya diarahkan untuk publik sering kali beralih kepada kepentingan kelompok tertentu, dengan korupsi sebagai penyebab utama kebocoran. Reformasi dan demokrasi saat ini memberikan kesempatan untuk mengatasi masalah ini dan memperbaiki martabat BUMN serta pengelolaannya.