Buku ini berisi tentang pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup, terutama penelitian di kota Medan, sebagai salah satu kota tebesar ketiga di Indonesia. Tujuan utamanya ialah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dampak perubahan sosial yang timbul akibat pelaksanaan dan pengawasan Undang-Undang Lingkungan Hidup di dalam masyarakat, ditinjau dari sudut dimensi politik, ekonomi, dan sosiobudaya. Unsur utama yang diteliti menyangkut pelaksanaan dan sosialisasi Undang-Undang Lingkungan Hidup, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), pengawasan dan pengelolaan alam sekitar dari sudut politik, ekonomi, dan sosiobudaya.rnrnDari berbagai kasus yang diteliti, antara lain kasus PT Inti Indorayon Utama di Sosorladang, Porsea, dan kasus Hotel Tiara, di kota Medan, menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan berbeda-beda. AMDAL diperlukan hanya sebagai dokumen prasayarat resmi untuk memperoleh ijin kegiatan industri, sementara dari hasil penelitian terlihat pihak pemerintah kurang melakukan sosialiasi Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan baik. Akibatnya, banyak terjadi kasus pencemaran alam sekitar yang dilaporkan ileh masyarakat, dan terus dibawa ke pengadadilan.rnrnUntuk mencapai keberhasilan pelaksanaan dan pengawasan Undang-Undang Lingkungan Hidup diperlukan tindakan yang tegas dan adil, para pelanggaranya dikenakan tindakan hukum berupa pembayaran denda pemulihan lingkungan yang sesuai dengan pelanggarannya, hukuman denda (bagi pengusaha) untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang menderita, dan bahkan bisa dijatuhi hukuman penjara. Sikap pemerintah yang tidak tegas dan komitmen dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

No other version available

No Data