UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, namun masih menimbul..."> UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, namun masih menimbul..."/>
No image available for this title
Bookmark Share

Text

Omnibus law : dalam grand design sistem hukum Indonesia : (studi kasus UU no. 11 tahun 2020 tentang ciptaker)

UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, namun masih menimbulkan kekhawatiran publik, terutama kaum pekerja/buruh. Politik hukum dari pembentukan UU Cipta Kerja secara formal dan materiil, alih-alih memberikan kemudahan kepada buruh, sejatinya malah lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pengusaha dan investor. Hal inilah yang memicu perlawanan sengit dari berbagai kalangan masyarakat.rnrnAdapun politik hukum materiil dari UU Cipta Kerja, berimplikasi pada sejumlah undang-undang, kewenangan, serta hak dan kewajiban. Seharusnya, dalam penyusunannya, harus dilakukan pemetaan peraturan perundang-undangan. mendapatkan dukungan publik dan dukungan politik sebelum ada persetujuan hukum antara DPR dengan Presiden agar produk hukum yang dihasilkan lebih aspiratif dan berkarakter hukum progresif. rnrnUntuk menyikap tabir dibalik dinamika pembentukan, pembahasan, pengesahan dan penandatanganan UU Cipta Kerja ini, buku ini mencoba memberikan pencerahan dari sudut pandang pembangunan dan pembinaan grand design Sistem Hukum Nasional.

Availability
#
Location name is not set (4A) 344.01 PAR O
2021-097
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
344.01 PAR O
Publisher
Jakarta : .,
Collation
x, 482 hlm. : 23 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-1374-57-3
Classification
344.01
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment