Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan OJK s..."> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan OJK s..."/>
Image of Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Bookmark Share

Text

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta melindungi kepentingan konsumen. OJK memiliki fungsi dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, di bawah pengawasan Dewan Komisioner yang terdiri dari anggota berpengalaman di bidang jasa keuangan. Undang-undang ini mulai berlaku pada 22 November 2011 dan diharapkan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Availability
#
Location name is not set (4A) 343.03 SEK U
2014-01256
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
343.03 SEK U
Publisher
: .,
Collation
21 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
343.03
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment