Dal alam beberapa tahun terakhir ini, berbagai gelombang kesulitan dalam perekonomian telah memberikan ujian berat terhadap kondisi keuangan negara. Sementara itu, kebijakan pemerintah yang mulai mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, berdampak pada adanya tuntutan untuk menggali penerimaan negara dengan mengandalkan potensi dalam negeri. Salah satu sektor penerimaan negara yang sangat dominan dan memungkinkan untuk dioptimalisasi adalah yang bersumber dari perpajakan.rnPenerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun dirasakan semakin penting untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang semakin membesar. Oleh karena itu, upaya pengerahan penerimaan pajak harus ditingkatkan secara optimal agar pajak benar-benar dapat berperan sebagai tulang punggung penerimaan negara dalam kaitan menunjang kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.rnDalam rangka memberdayakan sektor perpajakan, diperlukan langkah besar untuk menciptakan terobosan-terobosan guna memungkinkan perolehan penerimaan yang maksimal, baik dengan program intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Terlebih saat ini belum seluruh potensi perpajakan yang ada dapat dimanfaatkan secara penuh. Sebab itu, peran aktif dan keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan dana pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak.rnUntuk menumbuhkan peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak membutuhkan suatu upaya sosialisasi yang terarah mengenai kebijakan perpajakan serta peraturan- peraturan pendukungnya. Dalam kaitan itu, penerbitan buku Reformasi Perpajakan Nasional dan Peranan BPKP dalam Sistem Pengawasan Berdasarkan Otonomi Daerah. National Tax Reform and The Role of BPKP on Controlle System Based of The Regional Autonomy oleh Kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan (KPDK) merupakan langkah positif untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dalam bidang perpajakan, maupun untuk dapat menjadi acuan bagi para wajib pajak dalam memahami aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

No other version available

No Data