Kepatuhan terhadap ketentuan hukum nasional dan hukum internasional merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah yang dalam mewujudkannya memerlukan partisipasi dari segenap komponen bangsa, baik yang bertugas dilingkungan pemerintah, sebagai prajurit TNI, mahasiswa, akademisi, pengamat, peneliti, dan para praktisi, lembaga swadaya masyarakat maupun warga masyarakat lain pada umumnya.rnKeberhasialan upaya penegakkan hukum suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan budaya penghormatan hukum dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum dapat ditingkatkan melalui sosialisasi hukum dengan cara dan sarana penyampaian pada tingkat, sifat, tempat dan waktu yang tepat.rnSehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks penegakkan Hukum Laut, menjadi fakta yang sulit untuk dipungkiri bahwa sejak dideklarasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan pada tanggal 13 Desember 1975 melalui Deklarasi Juanda, Indonesia terlibat secara aktif dalam pembangunan hukum aspek kelautan baik pada tataran nasional, regional, internasional, yang kemudian melahirkan traktat, persetujuan, konvensi dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Laut.rnMengingat demikian banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kelautan baik yang dibuat pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda maupun yan dibuat pada saat ini, maka sangat penting dilakukan inventarisasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan hukum laut sejak tahun 1939.rnGuna mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka Biro Hukum Setjen Dephan melakukan inventarisasi dan kompilasi Hukum Laut, guna membantu pimpinan, komandan serta kalangan staf dilingkungan Dephan dan prajurit TNI, terutama para Perwira Hukum pelaksana fungsi teknis militer, dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui dan mendalami Hukum Laut.

No other version available

No Data