Masalah Papua atau Irian pada hakekatnya adalah masalah dalam negeri Indonesia. Namun demikian, perhatian luar negeri terhadap masalah ini cukup tinggi karena negara-negara sahabat mengharapkan Pemerintah Indonesia dapat menanganinya dengan cara damai berdasarkan kebijakan Pemri dengan pemberian otonomi khusus. Pelaksanaan otonomi itulah yang memang ditunggu-tunggu oleh semua pihak agar masyarakat Papua atau Irian segera memperoleh kemajuan dan kesejahteraan seperti saudara-saudara Indonesia lainnya.rnNamn ada juga sekelompok kecil orang yang berupaya menjadikan Papua/Irian sebagai lahan kerja dengan menghembus-hembuskan separatisme, suatu kegiatan yang bertentangan dengan hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.rnBuku kecil ini bermaksud membahas status Papua/Irian dari kacamata hukum nasional dan internasional, karena itu buku ini baik untuk dibaca oleh semua pihak yang terkait pejabat, non-pejabat, LSM, para pemerhati sosial politik dan sebagainya.rnMenteri Luar Negeri, Dr. Nur Hassan Wirauda, sering mengemukakan dasar-dasar dekolonisasi yang melandasi keberadaan Papua/Irian dalam NKRI. Pemikiran beliau inilah yang dikembangkan dalam buku ini dengan menggali fakta-fakta sejarah yang relevan, demikian juga ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional.rnPokok-pokok buku ini sebenarnya telah saya paparkan dalam sebuah workshop pejabat penerangan di Departemen Luar Negeri pada tanggal 5 Desember 2005. Bentuk awal buku ini sudah diedarkan kepada para peserta workshop dimaksud namun kemuian dilakukan perbaikan yang cukup luas sehingga isinya seperti tersajikan di sini.

No other version available

No Data