Sejak bergulirnya reformasi total yang dilakukan mahasiswa sehingga menumbangkan pemerintah Orde Baru, kehidupan politik berbangsa dan bernegara mengalami perubahan drastis. Dampak dari tuntutan reformasi ini melahirkan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Namun dalam kenyataan pelaksanaan otonomi tersebut menimbulkan banyak kendala bagi daerah-daerah tersebut, seperti belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang handal, serta masih kurangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa menunjang pelaksanaan otonomi tersebut. Dan salah satu faktor yang berkembang saat ini di daerah-daerah adalah kurang harmonisnya pihak DPRD dan Kepala Daerah dalam menjalankan fungsi otonomi secara bersama-sama. Bagaimana solusi terbaik untuk memecahkan masalah ini?

Kajian buku merupakan salah satu alternatif pilihan yang dapat dijadikan referensi dalam memahami perkembangan otonomi daerah dewasa ini.