Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 mengubah Perpres 14/2007 tentang Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), menegaskan tata laksana pembayaran dan pengelolaan bantuan sosial serta pengalihan tanah terdampak menjadi Barang Milik Negara (BMN). Perubahan ini memperjelas peran BPLS dalam menetapkan besaran bantuan dan pengelolaan BMN. Implikasi dari kebijakan ini mencakup penanganan dampak sosial di tiga desa terdampak serta prosedur yang lebih terstruktur untuk pengelolaan BMN. Dengan demikian, Perpres 48/2008 bertujuan meningkatkan efektivitas dalam penanganan bencana dan pengelolaan aset negara.