Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, maka peran Koperasi khususnya yang bergerak dalam pembiayaan Syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah ( KJKS ) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) perlu ditingkatkan melalui pembinaan baik dari segi kelembagaan maupun usahanya berdasarkan ketentuan sesuai Syariah. Mengingat bahwa selama ini belum tersedia suatu kebijakan yang mengatur tentang pembiayaan Syariah, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.