Dengan begitu banyaknya kepentingan di laut yang mengandung beranekaragam sumber daya alam dan jasa lingkungan yang telah dan sedang dimanfaatkan manusia, ruang laut menampilkan berbagai isu yang mendorong terjadinya kompetisi diantara para pelaku pembangunan dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut yang tersedia, dimana kompetisi tersebut dapat menyebabkan konflik dan tumpang tindih perencanaan serta pengelolaan willayah pesisir dan laut akibat berbagai kepentingan sektoral, vertikal, pihak swasta dan masyarakat lokal. Untuk itu, Dewan Kelautan Indonesia melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan database kelautan, yang diharapkan dengan adanya suatu sistem database, maka berbagai kepentingan yang ada dalam pemanfaatan sumber daya laut dapat terdeteksi, sehingga konflik penggunaan ruang laut pun dapat dihindari.