Filter by
Found 4371 from your keywords: callnumber=3
Transformasi politik kelautan Indonesia : untuk kesejahteraan rakyat
Pergeseran arah pembangunan dari pertanian menuju kelautan dan perikanan menemui banyak tantangan dari sisi structural dan kultural. Secara structural, terjadi tumpeng tindih dalam kelenbagaan sehingga menghambat perlaksanaan kebijakan. Dam hal birokrasi, koordinasi antar Lembaga masih sulit dilaksanakan karena tiap Lembaga dan birokrasi menjadi tan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 9789796380862
- Collation
- xvi, 192 p. , 21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 333.9 KHA T
Perumusan sistem hukum di bidang kelautan dalam rangka sistem hukum nasional
Hukum/peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dewasa ini belum tertata dengan baik, banyak tersebar di berbagai sector atau bidang yang menunjukan bahwa hukum/peraturan perundang-undangan di hiding kelautan belum merupakan satu sistem yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Oleh karena itu perlu diciptakan satu sistem hukum nasional di bidang kel…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 82 p. , 28,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 333.9 KEM P
Perumusan kebijakan tata kelola kelautan dalam rangka mewujudkan kepemerintah…
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, negara yang kaya biodiversity hayati, yang memiliki kawasan pesisir yang sangat luas dengan potensi perikanan dan kelautan terbesar. Setiap warga negara Indonesia harus menyadari arti pentingnya potensi atau kekayaan ini dan berusaha mengembangkan, menjaga dan mempertahankannya sebagai aset utama kehidupan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 78 p. , 28,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 333.9 KEM P
Perumusan kebijakan pertahanan, keamanan dan keselamatan di laut
Undang-Undang Dasar 1945 amandeman 4 pasal 25A menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak wilayah-wilayah perbatasan Indonesia khususnya wilayah yang berba…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 52 p. :il. , 28,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 333.9 KEM P
Perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan batas wilayah Negara Republi…
Undang-Undang Dasar 1945 amandeman 4 pasal 25A menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak wilayah-wilayah perbatasan Indonesia khususnya wilayah yang berba…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 52 p. :il. , 28,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 333.9 KEM P
Ocean culture policy
Buku ini adalah naskah akademik bagi penyusunan KKI, dengan harapan KKI akan tersusun tahun ini, dan tahun depan akan diajukan untuk disahkan lewat peraturan perundangan.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- v, 58 p. , 28,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 333.9 KEM O
Ocean governance policy
Tersusunnya Kebijakan Tata KelolaKelautan (0cean Governance Policy) diharapkan dapat memberikan arah dan pedo man bagi pembangunan kelautan, sehingga bidang kelautan dapat menjadi penggerak utama (mainstream) pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semoga kejayaan kelautan Indonesia dapat terwujud.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 43 p. , 28,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 333.9 KEM O
Ocean economy policy
Problem utama pada pemerintah kini dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945, adalah terkendala kondisi ekonomi negara yang tidak berkecukupan. Sesungguhnya Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berpolah, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Kekayaan yang ada di laut…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- viii, 58 p. :il. , 28,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 333.9 KEM O
Maritime security policy
Kajian ini disusun dalam rangka memberikan masukan untuk perumusan Kebijakan Kelautan di Indonesia yang dapat dijadikan landasan pedoman atau arahan dalam pembangunan bidang kelautan. Sedangkan ruang lingkup kajian terfokus pada aspek keamanan maritim yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana terkait dengan keamanan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 64 p. :il. , 28,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 333.9 KEM M
Kebijakan industri perikanan
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan berusaha untuk mewujudkan Visi Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar pada tahun 2015 dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masy arakat Kelautan dan Perikanan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan khususn…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 333.9 KEM K
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography