Filter by
Found 4370 from your keywords: callnumber=3
Lima tahun menegakkan konstitusi
MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 24C dan pasal 7B UUD 1945, dengan perincian sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.598 SEK L
Hari Konstitusi : menumbuhkan cinta dan kesadaran berkonstitusi
Setiap tahun, tepat pada tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia senantiasa memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tanggal 18 Agustus yang merupakan hari pertama dimana konstitusi Indonesia ditetapkan dan, meskipun tanggal tersebut sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, tapi belum dimaknai secara proporsional oleh seluruh …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 107 p. :il. , 23,3 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.598 SEK H
Cetak biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitu…
Penyusunan cetak biru MK merupakan reko- mendasi dan tindak lanjut hasil strategic planning MK yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober-2 November 2003 di Jakarta. Selain menghasilkan rekomendasi untuk menyusun cetak biru, strategic planning juga telah merumuskan visi dan misi MK. Visi MK adalah Tegaknya Konstitusi dalam rangka mewujudkan cita n…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.598 MAH C
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan dae…
Sejalan dengan bergulirnya arus informasi, sebagal pelaksanaan Tap MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai haluan Negara, Pemerintah mencanangkan upaya untuk melakukan pembenahan disegala bidang termasuk peraturan perundangan pemerintah.rnTanggal 7 Mei 1999, Presiden Hab…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.09 DEP U
Tiga undang-undang bidang politik
Gelombang Reformasi yang terus menerus bergulir yang pada intinya menuntut hak-hak masyarakat dan terciptanya Demokrasi yang diperjuangkan Mahasiswa, melalui Lembaga Permusyawaratan Rakyat (DPR) setelah melalui perdebatan sengit akhirnya dapat membuahkan tiga Undang-undang Bidang Politik.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.08 SEK T
Undang-undang bidang pertahanan keamanan (hankam) 1997
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1988 mengamanatkan bahwa beberapa ketentuan di dalamnya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-undang pelaksanaan.rnDalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 198…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.06 SEK U
Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan Tata Tertib DPR RI merupakan landasan penting dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan DPR dapat beroperasi secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam mewakili rakyat dan menjalankan tugasnya.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 332 p. :il. , 13 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 SEK P
Presiden offside : kita diam atau memakzulkan
Buku ini mencoba mengurai beberapa titik nadir rezim SBY- Boediono, mulai dari terpaan isu kegagalan memerintah, tuduhan berbohong, kesalahan administrasi negara yang fatal dalam kasus Jaksa Agung Hendarman Supandji dan pengangkatan Anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015, skandal bailout Bank Century, dan terbongkarnya skandal korupsi elite Parta…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790651500
- Collation
- 330 p. , 25 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 MAH P
Tata kerja Dewan Riset Nasional dan tata tertib rapat kerja
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 50 p. , 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 DEW T
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 50 p. , 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 DEW T
Kebijakan umum bidang energi Badan Koordinasi Energi Nasional
Dengan telah ditetapkannya arah dan kebijaksanaan ekonomi dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.1. tahun 1988 (TAP MPR No. II/ MPR/1988), yang juga mencakup bidang energi, maka arah dan kebijaksanaan bidang energi perlu dijabarkan dan diatur lebih lanjut.rnPeranan energi telah disadari…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 78 p. :il. , 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 BAK K
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography