Buku ini secara lengkap memaparkan berbagai produk perundangan terkait pertambangan: (1) KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1996 (2) TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (3) INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI (4) PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN (5) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (6) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 (7) TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN (8) KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1128 K/40/MEM/2004 (9) TENTANG KEBIJAKAN BATUBARA NASIONAL (10) KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1614 TAHUN 2004 (11) TENTANG PEDOMAN PEMROSESAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA (12) PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1397 K/20/MEM/2005 (13) TENTANG PEDOMAN DAN POLA TETAP PENGEMBANGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL 2005-2020 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 047 TAHUN 2006 (14) TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN BRIKET BATUBARA DAN BAHAN BAKAR PADAT BERBASIS BATUBARA (15) KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1762 K/07/MEM/2007 TENTANG PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (16) PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG (17) PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2008 (18) TENTANG KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 35 TAHUN 2008 (19) TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERIA MINYAK DAN GAS BUMI (20) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 (21) TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (22) Dan berbagai perundangan lainnya..

No other version available

No Data