"Penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum dan demokrasi dalam kenyataan keseharian bersandar pada kokohnya pijakan masyarakat sipil. Dalam sejarahnya, perjuangan untuk tegaknya hak asasi tidak dapat dilepaskan dari komitmen dan militansi sejumlah individu dan kelompok yang mendedikasikan hidupnya untuk menyadarkan orang lain akan hak-haknya melalui strategi pendidikan, advokasi, lobby, kampanye, dialog, dan pemantauan yang ketat terhadap kerja negara dalam melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.
Dalam konteks pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, di masa lalu, pendekatan yang paling dominan dalam pembangunan lebih mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada pendapatan per kapita, keamanan pangan dalam kaitannya dengan ketersediaan pangan, dan kemiskinan dalam pengertian jumlah pendapatan yang rendah. Akan tetapi dalam sejarah perkembangannya, umat manusia mendapati kenyataan bahwa ""pembangunan"", istilah yang mengemuka pada dekade 1940'an ini tidak dapat hanya disederhanakan dalam bentuk angka-angka pendapatan perkapita, tetapi juga terkait di dalamnya parameter kesejahteraan seperti
pendidikan, kebebasan, dan demokrasi. Panduan penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis HAM ini diterbitkan oleh Komnas HAM guna menunjukkan bahwa pembangunan semestinya berkaitan dengan bagaimana memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan manusia. Bahkan lebih jauh lagi, pembangunan sebagai manifestasi dari pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya semestinya merupakan upaya perluasan kemampuan rakyat (expansion of people's capability) dan lebih jauh lagi pembangunan merupakan upaya pembebasan (development as freedom). Terbitan ini berisikan prinsip-prinsip dan panduan dasar untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam usaha-usaha pembangunan. Kandungan dari panduan ini banyak diadaptasi dari Panduan yang diterbitkan oleh Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB untuk pengentasan kemiskinan dengan merujuk kembali pada instrumen-instrumen HAM internasional dan berbagai standar terkini yang dihasilkan oleh berbagai konferensi pembangunan. Secara khusus, prinsip-prinsip dan panduan ini ditujukan bagi para pengambil keputusan dan praktisi yang terlibat dalam perancangan serta implementasi pembangunan dalam rangka penerapan pendekatan hak asasi manusia."