Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau independen Kepemimpinan kepala daerah pada era otonomi daerah terkait dengan sistem pilkada langsung oleh rakyat. Melalui pilkada langsung, masyarakat secara demokratis dapat memilih seorang pemimpin yang diharapkan dan didambakannya. Dalam hubungan kepala daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara memiliki dua fungsi pemerintahan. Pertama; yaitu sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Kedua ; sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.

Pola (gaya) dan model kepemimpinan kepala daerah, selain dipengaruhi oleh sistem pilkada, juga dipengaruhi oleh pergeseran sistem politik dan ketatanegaraan, paradigma pemerintahan, serta dinamika lingkungan sosial dan ekonomi lokal dan global. Implikasinya adalah adanya pergeseran paradigma administrasi publik dari serba negara ke arah good governance, menuntut transformasi kepemimpinan kepala daerah dari model kepemimpinan yang tidak responsif, paternalistik, dan birokratis, ke model kepemimpinan yang berorientasi pada pengguna jasa, fleksibel, berorientasi kualitas, dan responsif.

Buku ini menghadirkan pokok-pokok pikiran yang akan mengantarkan para pembaca mengetahui dan memahami pola kepemimpinan kepala daerah dalam pilkada langsung oleh rakyat pada era otonomi daerah.