Penelitian ini bertujuan menemukan titik berat otonomi daerah yang ideal sesuai dengan tujuan Negara dalam UUD 1945 dan tujuan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian dilakukan di Kalimantan Tengah dengan fokus pada kabupaten/kota. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan metode kepustakaan dan wawancara. Responden dipilih secara acak dan purposive sampling dari masyarakat dan pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meletakkan titik berat otonomi pada provinsi lebih sesuai daripada pada kabupaten/Kota untuk mencapai tujuan pembangunan Negara Indonesia. Perlu regulasi yang tegas untuk mengatur hirarki antara provinsi dengan kabupaten/kota.