Buku ini membahas Konteks hubungan manajemen pertahanan dengan pertahanan negara yang sangatlah penting, jika dilihat komponen-kompenen yang mendukung serta menyokong Sistem Pertahanan Negara (sishanneg) Indonesia Sistem Pertahanan Negara Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

Inti pengertian manajemen pertahanan merupakan suatu kebijakan guna menuntun Pemerintah dalam membangun kapabilitas pertahanan negaranya sehingga menjadi maju sertakuat. Kebijakan pertahanan tentunya memiliki efek yang strategis bagi setiap stakeholder bidang pertahanan, baik itu Pertahanan Militer serta Pertahanan Nirmiliter. Dampak strategis memiliki empat cakupan, yaitu berjangka panjang: berdampak luas; berkelanjutan; dan melibatkan banyak orang. Empat cakupan inilah yang tidak lain masuk ke dalam suatu kebijakan yang dihasilkan dari ilmu manajemen pertahanan. Kebijakan pertahanan yang dirumuskan melalui konsep manajemen yang baik, maka kebijakan akan memberikan hasil yang optimal dengan hanya menggunakan sumber daya yang efektif.

Kebijakan dalam membangun pertahanan dengan berbasis memberdayakan sumber daya terutama sumber daya alam (SDA); sumber daya buatan (SDB); dan sumber daya manusia (SDM) berpedoman pada "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negera; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, serta Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan".