Dalam sejarahnya sampai dengan masa Perang Dunia II dan Perang Dingin (Cold War), konsep keamanan selalu dikaitkan dengan ancaman militer yang berasal dari luar negara yang harus dihadapi dengan kekuatan militer yang dikenal sebagai akibat definisi keamaan tradisional. Kemudian setelah era perang dingin akibat dari perubahan persepsi ancaman yang semakin multidimensi yang datang dari dalam dan luar negara, konsep keamanan mulaai berkembang tidak hanya mencakup aspek militer, namun juga meliputi konsolidasi demokrasi pencapaian keadilan sosial, pembangunan ekonomi, keselamatan lingkungan, pengurangan secara substansial kejahatan, kekerasan dan ketidakstabilan politik (Roux, 1999). Perubahan geopolitik dan geostrategi dunia ini membuat banyak negara kemudian merevisi paradigma keamanan nasional maupun struktur organisasi yang terkait pertahanan dan keamanan nasional di negara tersebut. Dalam menangani ancaman yang bersifat multidimensi dan sudah bersifta lintas sektor tersebut, banyak negara kemudian melakukan penguatan peran lembaga keamanan nasional yang dinamakan National Security Council/NSC. Misalnya AS< Rusia, India, Inggris, Turki dll membentuk NSC. Sementara Jepang merubah Dewan Pertahanan Nasional mereka menjadi Dewan Keamanan Nasional. Sementara itu dalam konteks Indonesia, negara kita belum emmiliki lembaga ini. Penanganan keamanan nasional masih terfragmentasi dalam beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Kondisi ini tentunya melemahkan bangsa dan negara kita dalam mengahadapi ancaman terutama yang sudah bersifat krusial, mendesak dan strategis serta bersifat multidimensi yang setiap saat dapat mengancam kehidupa berbangsa dan bernegara yang ujungnya dapat saja berpotensi menggangu dan mengancam stabilitas keamanan nasional NKRI.