Sangat menarik mengikuti perkembangan industri modern di Indonesia, dimulai sejak industri gula diperkenalkan di Pulau Jawa pada masa Tanam Paksa, sampai periode Pemerintahan Orde Lama dengan semboyan pembangunan Berdikari di Atas Kaki Sendiri. Dalam buku ini dijelaskan mengenai kebijakan industri yang dianut Pemerintah Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 sampai abad ke-20, ialah untuk mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku dan selanjutnya mengekspor bahan tersebut ke Negeri Belanda. Tetapi setelah Pedang Dunia I berakhir, Belanda mengubah kebijaksanaannya. Para pengusaha dihimbau untuk menanam modalnya dalam bidang industri yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat.

Hal ini sangat erat hubungannya dengan penetrasi dagang Jepang yang sangat gencar menyerbu pasar Hindia Belanda, menyebabkan barang industri buatan Negeri Belanda hampir tersisih dari pasaran. Untuk membendung masuknya barang-barang Jepang tersebut, Belanda mengeluarkan peraturan membatasi kegiatan perusahaan asing di Indonesia dikenal sebagai peraturan BRO 1934. Ketika Perang Dunia II meletus, Negeri Belanda diduduki Jerman menyebabkan hubungan dengan Hindia Belanda terputus. Untuk menjaga supaya kegiatan dagang tidak lumpuh, Belanda berupaya mengalihkan pembangunan industri ke Indonesia, dikenal sebagai Perencanaan Industri 1940. Tetapi rencana ini tidak sempat dilaksanakan, karena Jepang keburu mengobarkan Perang Asia Timur Raya dan sekaligus menduduki Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, seluruh kegiatan industri ditujukan untuk keperluan perang. Bahkan sebagian besar industri yang sudah berproduksi seperti pabrik gula, karet, percetakan, dan lain-lain, dirombak menjadi pabrik yang menghasilkan barang keperluan perang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya, Pemerintah merencanakan membangun industri di seluruh Nusantara. Banyaknya pergolakan politik dan pemberontakan yang susul-menyusul menyebabkan pelaksanaan pembangunan berjalan tersendat-sendat.

Untuk menanggulangi kekacauan tersebut Pemerintah mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 dan sekaligus menyusun Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Selanjutnya dalam buku ini diuraikan mengenai kesulitan yang dihadapi selama masa membangun proyek-proyek PNSB, terutama proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit Uni Soviet.