Tesis ini disusun untuk menjelaskan implementasi pelaksanaan program deradikalisasi sebagai salah satu aspek dalam mengukur seberapa jauh keberhasilan program yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa aspek=aspek dalam teori implementasi kebijakan publik tidak dijalankan oleh instansi pelaksana program deradikalisasi dengan baik. Aspek-aspek tersebut mencakup aspek komunikasi, sumber daya, sikap dari pelaksana, dan struktur birokrasi. Permasalahan utama yang mendasari adalah tidak adanya payung hukum yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk memprioritaskan adanya payung hukum yang mengatur mengenai program deradikalisasi secara spesifik, sehingga baik Lapas Cipinang, BNPT dan lembaga pelaksana program lainnya dapat melaksanakan program deradikalisasi dengan baik.