Etika yang khusus dijadikan pegangan dalam pemerintahan adalah etika pemerintahan. Nilai-nilai/norma-norma etik pemerintahan terdapat dalam berbagai sumber dari mulai yang tertinggi, agama, sampai dengan perintah/petunjuk atasan. Dengan tujuan pemerintah melalui aparaturnya dapat mengakualisasikan nilai-nilai etik dengan mengaplikasikan norma-norma etik dari sumber-sumber tersebut sebanyak, sesering, sekuat, dan sebagus mungkin.

Salah satu pilihan strategis untuk mewujudkan harapan tersebut adalah melakukan pembinaan kompetensi etik aparatur pemerintah secara terprogram. Kompetensi etik adalah kemampuan seseorang untuk berperilaku etis sebagai hasil perpaduan pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan etiknya.

Pembinaan kempetensi etik aparatur pemerintah dapat dilakukan melalui edukasi, penciptaan iklim etis, dan pemberian keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat di semua tingkat pemerintahan.