BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) sejatinya menjadi salah satu sumber penerimaan keuangan pemerintah daerah. BUMD sebagai perwujudan dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah seharusnya menjadi solusi bagi keuangan daerah. Namun, harapan itu sering jauh panggang dari api. BUMD, pada kenyataannya, sering menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Alih-alih menjadi sumber penerimaan, BUMD malah menjadi beban bagi keuangan daerah.

Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama, pengelolaan BUMD tidak dilakukan secara professional. Dalam banyak kasus, para direksi yang ditempatkan di sebuah BUMD tidak memiliki kapasitas memadai. Mereka ditempatkan hanya karena pertimbangan kedekatan dengan sang kepala daerah atau partai politik yang berkuasa di sebuah daerah. Kedua, BUMD hanya menjadi sapi perah para pejabat dan politisi daerah untuk kepentingan politiknya. BUMD sering kali sulit melakukan terobosan atau ekspansi bisnis karena dana yang dimilikinya diselewengkan untuk kepentingan tertentu. Ketiga, BUMD digerogoti korupsi. Tidak heran jika banyak pejabat daerah, termasuk direksi BUMD, terjerat kasus korupsi.