Collections

 First Page   Previous   6   7   8   9   Next   Last Page 
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku III pembangunan berdimensi kewilayahan : memperkuat sinergi pusat-daerah dan antardaerah

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku III pembangunan berdimensi kewilayahan : memperkuat sinergi pusat-daerah dan antardaerah

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : lampiran buku II rencana tindak kementerian dan lembaga

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : lampiran buku II rencana tindak kementerian dan lembaga

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab VI politik

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab VI politik

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab V sarana dan prasarana

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab V sarana dan prasarana

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab IV ilmu pengetahuan dan teknologi

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab IV ilmu pengetahuan dan teknologi

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab II sosial budaya dan kehidupan beragama

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab II sosial budaya dan kehidupan beragama

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab III ekonomi

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab III ekonomi

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab XI sistem pendukung manajemen pembangunan nasional

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab XI sistem pendukung manajemen pembangunan nasional

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab I kebijakan pengarusutamaan dan lintas bidang

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab I kebijakan pengarusutamaan dan lintas bidang

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku I prioritas nasional

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku I prioritas nasional

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2010 tentang komite kebijakan industri pertahanan : sidang ke satu KKIP

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2010 tentang komite kebijakan industri pertahanan : sidang ke satu KKIP

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Presiden RI no 7 tahun 2005 tentang rencana PJMN tahun 2004-2009

Peraturan Presiden RI no 7 tahun 2005 tentang rencana PJMN tahun 2004-2009

Record DetailXML DetailCite
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1993

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1993

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Menteri Pertahanan nomor 12 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang organisasi dan tata kerja komite kebijakan industri pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan nomor 12 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang organisasi dan tata kerja komite kebijakan industri pertahanan

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.02/2011 : tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga

Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.02/2011 : tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga

Record DetailXML DetailCite

Himpunan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2013 : jilid III

Record DetailXML DetailCite

Himpunan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2013 : jilid II

Record DetailXML DetailCite

Himpunan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2013 : jilid IV

Record DetailXML DetailCite

Himpunan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2009-2012 : jilid I

Record DetailXML DetailCite

Himpunan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2014 : jilid V

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan

Record DetailXML DetailCite

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dilengkapi dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dilengkapi dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008

Record DetailXML DetailCite
Pendidikan kesadaran bela negara (pedoman bagi dosen pendidikan kewarganegaraan)

Pendidikan kesadaran bela negara (pedoman bagi dosen pendidikan kewarganegaraan)

Record DetailXML DetailCite
Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2008 : menegakkan keadilan substantif

Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2008 : menegakkan keadilan substantif

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2013 tentang statuta Institut Teknologi Bandung (salinan)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2013 tentang statuta Institut Teknologi Bandung (salinan)

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Perundang-undangan RI tentang senjata api

Peraturan Perundang-undangan RI tentang senjata api

Record DetailXML DetailCite
Kumpulan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang penerapan E-KTP

Kumpulan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang penerapan E-KTP

Record DetailXML DetailCite
Kebijakan ketenagakerjaan : studi kasus pekerja/buruh kontrak perkebunan

Kebijakan ketenagakerjaan : studi kasus pekerja/buruh kontrak perkebunan

Record DetailXML DetailCite
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor.......tahun.......tentang energi

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor.......tahun.......tentang energi

Record DetailXML DetailCite
Peraturan nomor 36/PER/M.KUKM/IX/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang pedoman pelaksanaan program pengembangan tempat praktek ketrampilan usaha pada lembaga pendidikan di pedesaan

Peraturan nomor 36/PER/M.KUKM/IX/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang pedoman pelaksanaan program pengembangan tempat praktek ketrampilan usaha pada lembaga pendidikan di pedesaan

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang no 40 tahun 2004 : Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional

Undang-Undang no 40 tahun 2004 : Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional

Record DetailXML DetailCite

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Otoritas Jasa Keuangan

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Record DetailXML DetailCite
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2005

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2005

Record DetailXML DetailCite
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 2008 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2009

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 2008 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2009

Record DetailXML DetailCite

Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Record DetailXML DetailCite

Salinan peraturan Menteri Keuangan RI nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara pada satuan kerja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara pada satuan kerja

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.05/2010 tentang petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran

Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.05/2010 tentang petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran

Record DetailXML DetailCite
Pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2015 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2015 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga

Record DetailXML DetailCite

Peraturan Menteri Keuangan nomor 38/PMK.02/2011

Record DetailXML DetailCite
Salinan Undang-Undang RI-no. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia

Salinan Undang-Undang RI-no. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia

Record DetailXML DetailCite
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor ... tahun ... tentang keantariksaan

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor ... tahun ... tentang keantariksaan

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Record DetailXML DetailCite
 First Page   Previous   6   7   8   9   Next   Last Page 

Search Result

Found 405 from your keywords: Author : "Republik Indonesia"
You currently on page 6 of 9 page(s)
Query took 0.10528 second(s) to complete
XML ResultJSON Result

Information

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly