Collections

 First Page   Previous   11   12   13   14   15   Next   Last Page 
UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

Record DetailXML DetailCite
Buku pegangan 2006 : penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Buku pegangan 2006 : penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Record DetailXML DetailCite
Desain pola hubungan kewenangan kabupaten/kota dengan provinsi

Desain pola hubungan kewenangan kabupaten/kota dengan provinsi

Record DetailXML DetailCite

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah

Record DetailXML DetailCite

Report of the ASEAN Regional Forum Defence Officials Dialogue : Surabaya, Indonesia, 7 June 2011

Record DetailXML DetailCite
Satu dasawarsa KPPU : mewujudkan persaingan usaha yang sehat

Satu dasawarsa KPPU : mewujudkan persaingan usaha yang sehat

Record DetailXML DetailCite
Pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI tahun sidang 2012-2013

Pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI tahun sidang 2012-2013

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas) tahun 2000-2004

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas) tahun 2000-2004

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2001 tentang anggaran pentapatan dan belanja negara tahun anggaran 2002

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2001 tentang anggaran pentapatan dan belanja negara tahun anggaran 2002

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2009 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2010

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2009 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2010

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi ; nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaranaan jasa konstruksi ; nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi ; nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaranaan jasa konstruksi ; nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi

Record DetailXML DetailCite
Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2009 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2010 : buku II

Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2009 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2010 : buku II

Record DetailXML DetailCite
Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2009 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2010 : buku III : pembangunan berdimensi kewilayahan

Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2009 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2010 : buku III : pembangunan berdimensi kewilayahan

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab VII pertahanan keamanan

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab VII pertahanan keamanan

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku 2 memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab VIII hukum dan aparatur

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku 2 memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab VIII hukum dan aparatur

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab X sumber alam dan lingkungan hidup

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab X sumber alam dan lingkungan hidup

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab IX wilayah dan tata ruang

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab IX wilayah dan tata ruang

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku III pembangunan berdimensi kewilayahan : memperkuat sinergi pusat-daerah dan antardaerah

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku III pembangunan berdimensi kewilayahan : memperkuat sinergi pusat-daerah dan antardaerah

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : lampiran buku II rencana tindak kementerian dan lembaga

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : lampiran buku II rencana tindak kementerian dan lembaga

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab VI politik

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab VI politik

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab V sarana dan prasarana

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab V sarana dan prasarana

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab IV ilmu pengetahuan dan teknologi

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab IV ilmu pengetahuan dan teknologi

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab II sosial budaya dan kehidupan beragama

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab II sosial budaya dan kehidupan beragama

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab III ekonomi

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab III ekonomi

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab XI sistem pendukung manajemen pembangunan nasional

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab XI sistem pendukung manajemen pembangunan nasional

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab I kebijakan pengarusutamaan dan lintas bidang

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku II memperkuat sinergi antarbidang pembangunan bab I kebijakan pengarusutamaan dan lintas bidang

Record DetailXML DetailCite
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku I prioritas nasional

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 : buku I prioritas nasional

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2010 tentang komite kebijakan industri pertahanan : sidang ke satu KKIP

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2010 tentang komite kebijakan industri pertahanan : sidang ke satu KKIP

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Presiden RI no 7 tahun 2005 tentang rencana PJMN tahun 2004-2009

Peraturan Presiden RI no 7 tahun 2005 tentang rencana PJMN tahun 2004-2009

Record DetailXML DetailCite
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1993

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1993

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Menteri Pertahanan nomor 12 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang organisasi dan tata kerja komite kebijakan industri pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan nomor 12 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang organisasi dan tata kerja komite kebijakan industri pertahanan

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.02/2011 : tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga

Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.02/2011 : tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga

Record DetailXML DetailCite

Himpunan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2013 : jilid III

Record DetailXML DetailCite

Himpunan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2013 : jilid II

Record DetailXML DetailCite

Himpunan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2013 : jilid IV

Record DetailXML DetailCite

Himpunan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2009-2012 : jilid I

Record DetailXML DetailCite

Himpunan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2014 : jilid V

Record DetailXML DetailCite
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia nomor per. 01/MEN-KAHAR/2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia nomor per. 01/MEN-KAHAR/2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang migas dan peraturan pelaksanaan law and regulations on oil and gas edisi 2003

Undang-Undang migas dan peraturan pelaksanaan law and regulations on oil and gas edisi 2003

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Record DetailXML DetailCite
Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

Record DetailXML DetailCite
Peraturan pelaksanaan undang-undang tentang minyak dan gas bumi

Peraturan pelaksanaan undang-undang tentang minyak dan gas bumi

Record DetailXML DetailCite
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no. 2057 K/09.MEM/2001 tentang rencana strategis (renstra) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2001-2004

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no. 2057 K/09.MEM/2001 tentang rencana strategis (renstra) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2001-2004

Record DetailXML DetailCite
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no. 150 tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 dan no. 1915 tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no. 150 tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 dan no. 1915 tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan

Record DetailXML DetailCite

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial

Record DetailXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dilengkapi dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dilengkapi dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008

Record DetailXML DetailCite
 First Page   Previous   11   12   13   14   15   Next   Last Page 

Search Result

Found 887 from your keywords: Author : "Don"
You currently on page 12 of 18 page(s)
Query took 0.12477 second(s) to complete
XML ResultJSON Result

Information

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly