Dalam rangka mewujudkan pembangunan negeri bahari tersebut, diperlukan perangkat nasional berupa Kebijakan Kelautan Indonesia (Indonesia's Ocean Policy) yang merupakan keterpaduan antar sektor pembangunan yang ditangani oleh berbagai lembaga negara. Kebijakan ini harus mampu mensinergikan fungsi darat dan laut secara bijaksana, serta mengeloa kelautan yang maha luas dan kompleks untuk kesejahteraan segenap masyarakat Indonesia. Kebijakan ini harus mampu memayungi kebijakan pemerintah yang menjamin peran dan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan kekhasan wilayah dan masyarakat serta dapat dijadikan acuan bagi berbagai perundangan dan peraturan nasional dalam memanfaatkan laut sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan UNCLOS 1982. Kebijakan Kelautan Indonesia dapat dijabarkan ke dalam 5 (ima) kebijakan yaitu: Ocean Economic Policy, Ocean Governance Policy; Ocean Culture Policy, Marine Environment Policy dan Maritime Security Policy. Kebijakan-kebijakan tersebut disusun secara bertahan namun tetap dapat mendukung berjalannya pembangunan kelautan secara terpadu.