Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, struktur pemerintahan daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah, serta pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur peran masyarakat dalam proses pemerintahan, serta menjamin adanya pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.