Record Detail
Text
Perumusan sistem hukum di bidang kelautan dalam rangka sistem hukum nasional
Hukum/peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dewasa ini belum tertata dengan baik, banyak tersebar di berbagai sector atau bidang yang menunjukan bahwa hukum/peraturan perundang-undangan di hiding kelautan belum merupakan satu sistem yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Oleh karena itu perlu diciptakan satu sistem hukum nasional di bidang kelautan baik aspek keperdataannya, aspek publiknya, aspek administrasi Negara, dan aspek lainnya. Dengan terciptanya sistem hukum nasional dibidang kelautan maka dapat diketahui dan diteliti lebih lanjut bidang-bidang kelautan manalagi yang memerlukan pengaturan hukumnya; peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kelautan yang mana yang belum mengatur aspek kelautannya; peraturan perundang-undangan yang mana yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya tidak terdapat tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain. Dengan terciptanya sistem hukum nasional dibidang kelautan maka terciptalah juga kompilasi hukum nasional dibidang kelautan sesuai penataan yang baik dan praktis disamping itu terukalah juga akses mendapatkan informasi peraturan hukum dan bahan-bahan hukum nasional dibidang kelautan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan hukum nasional dibidang kelautan.
Availability
2014-00513 | 333.9 KEM P | Purnomo Yusgiantoro Center Library | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
333.9 IND P
|
Publisher | : Jakarta., 2011 |
Collation |
iv, 82 p. ; 28,5 cm.
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Classification |
333.9
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edition |
-
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia
|
Other version/related
No other version available