No image available for this title

Text

Perumusan sistem hukum di bidang kelautan dalam rangka sistem hukum nasional



Hukum/peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dewasa ini belum tertata dengan baik, banyak tersebar di berbagai sector atau bidang yang menunjukan bahwa hukum/peraturan perundang-undangan di hiding kelautan belum merupakan satu sistem yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Oleh karena itu perlu diciptakan satu sistem hukum nasional di bidang kelautan baik aspek keperdataannya, aspek publiknya, aspek administrasi Negara, dan aspek lainnya. Dengan terciptanya sistem hukum nasional dibidang kelautan maka dapat diketahui dan diteliti lebih lanjut bidang-bidang kelautan manalagi yang memerlukan pengaturan hukumnya; peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kelautan yang mana yang belum mengatur aspek kelautannya; peraturan perundang-undangan yang mana yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya tidak terdapat tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain. Dengan terciptanya sistem hukum nasional dibidang kelautan maka terciptalah juga kompilasi hukum nasional dibidang kelautan sesuai penataan yang baik dan praktis disamping itu terukalah juga akses mendapatkan informasi peraturan hukum dan bahan-bahan hukum nasional dibidang kelautan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan hukum nasional dibidang kelautan.


Availability

2014-00513333.9 KEM PPurnomo Yusgiantoro Center LibraryAvailable

Detail Information

Series Title
-
Call Number
333.9 IND P
Publisher : Jakarta.,
Collation
iv, 82 p. ; 28,5 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
333.9
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available




Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this