Mereka yang melihat pemeriksaan (auditing) secara sempit hanya diartikan sebagai pekerjaan atestasi akuntan atas laporan keuangan harus membaca buku ini, Anwar Nasution, sebagai ekonom dan sekaligus ketua BPK melihat bahwa pemeriksaan keuangan memiliki kaitan erat dengan perbaikan ekonomi makro dan bahkan demokratisasi. Krisis ekonomi Indonesia yang terjadi tahun 1997 jelas sekali menggambarkan keterkaitan tersebut. Kenyataan bahwa informasi keuangan negara yang buruk pada saat itu menyebabkan pemerintah salah dalam merancang kebijakan moneter. Lebih parahnya lagi banyak proyek yang high cost karena system pemerintahan yang korup dan otoriter. Fungsi Lembaga pemerksa seperti BPK yang dikerdilkan tidak bias menjalankan fungsi pengawasan ataupun validasi informasi pemerintah yang kacau tersebut. Dalam system ekonomi seperti itu pemerintah ibarat bertinju dalam ruang gelap dan bidikan kebijakannya tidak akan kena sasaran. Investor luar yang mampu membawa laoangan kerjapun takut masuk ke Indonesia. Itlah sebabnya mengapa krisis eonomi di Indonesia adalah yang paling lama di dunia.
Pemeriksaan (auditing) akan menbdorong transparansi dan transparansi akan memberi peluang kepada rakyat untuk ikut mengawasi dan bahkan mengevaluasi proyek-proyek pemerintah secara nasional. Dengan begitu apparat pemerintah akan menjadi lebih bertanggung jawab dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Saat ini ditengah hirup pikuk isu global warning dan bendana lingkungan lainnya, seperti misalnya kasus Lumpur Sidoarjo dan pembalakan hutan, informasi dan hasil pemeriksaan seperti audit lingkungan (environmental audit) juga akan sangat membatu para pembuat kebijakan.
Buku Pokok Pikiran Anwar Nasution: Menuju Transparansi & Akuntabilitas Keuangan Negara ini bukan saja akan memperluas cakrawala pemikiran para akuntan tapi lebih dari pada itu memberipeluang pemikiran baru bagi masyarakat luas di tengah kemandirian ideologis dalam khasanah konse pebangunan di Indonesia.