Memorandum ini bertujuan untuk memberikan perbandingan landasan hukum terkait pemberlakuan keadaan darurat oleh pemerintah di beberapa negara, dengan fokus pada hak asasi manusia (HAM) dan penerapan aturan darurat. Informasi yang disajikan mencakup perbandingan antara undang-undang keadaan darurat di Perancis, India, Paraguay, Peru, Afrika Selatan, Inggris/Irlandia Utara, dan Amerika Serikat, serta bagaimana masing-masing negara menyeimbangkan antara pemulihan ketertiban umum dan perlindungan HAM. Beberapa negara menjunjung HAM, sementara lainnya cenderung mentoleransi pelanggaran hak-hak tersebut, sehingga penting untuk mengkaji lebih dalam aturan yang berlaku. Topik yang dibahas meliputi pihak yang berwenang menyatakan keadaan darurat, proses pengesahannya, durasi berlakunya, serta hak-hak yang dapat atau tidak dapat ditangguhkan selama masa darurat. Perjanjian internasional seperti CCPR dan konvensi regional lainnya juga menjadi referensi penting dalam melihat penerapan aturan darurat ini, apakah dilakukan secara proporsional atau diskriminatif terhadap ancaman nyata.