"Masalah Papua atau Irian pada hakekatnya adalah masalah dalam negeri Indonesia. Namun demikian, perhatian luar negeri terhadap masalah ini cukup tinggi karena negara-negara sahabat mengharapkan Pemerintah Indonesia dapat menanganinya dengan cara damai berdasarkan kebijakan Pemri dengan pemberian otonomi khusus. Pelaksanaan otonomi itulah yang memang ditunggu-tunggu oleh semua pihak agar masyarakat Papua atau Irian segera memperoleh kemajuan dan kesejahteraan seperti saudara-saudara Indonesia lainnya.
Namn ada juga sekelompok kecil orang yang berupaya menjadikan Papua/Irian sebagai lahan kerja dengan menghembus-hembuskan separatisme, suatu kegiatan yang bertentangan dengan hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.
Buku kecil ini bermaksud membahas status Papua/Irian dari kacamata hukum nasional dan internasional, karena itu buku ini baik untuk dibaca oleh semua pihak yang terkait; pejabat, non-pejabat, LSM, para pemerhati sosial politik dan sebagainya.
Menteri Luar Negeri, Dr. Nur Hassan Wirauda, sering mengemukakan dasar-dasar dekolonisasi yang melandasi keberadaan Papua/Irian dalam NKRI. Pemikiran beliau inilah yang dikembangkan dalam buku ini dengan menggali fakta-fakta sejarah yang relevan, demikian juga ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional.
Pokok-pokok buku ini sebenarnya telah saya paparkan dalam sebuah workshop pejabat penerangan di Departemen Luar Negeri pada tanggal 5 Desember 2005. Bentuk awal buku ini sudah diedarkan kepada para peserta workshop dimaksud namun kemuian dilakukan perbaikan yang cukup luas sehingga isinya seperti tersajikan di sini."