Dengan berlakunya otonomi daerah sejak tahun 2000, setelah satu tahun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, penyelenggaraan pengelolaan air tanah tidak lagi menjadi monopoli Pemerintah, tetapi juga menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan adanya Buku Kumpulan Panduan Teknis Pengelolaan Air Tanah edisi ke-2 yang diterbitkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan air tanah.