"Krisis nasional yang dihadapi bangsa Indonesia di penghujung Asad 20 tidak lepas dari kegagalan mengembangkan sistem penyelenggaraan pengerintahan negara das pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip good governance. Perjuangan untuk melakukan reformasi di segala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan untukang manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam Tay MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menegaskan tekad banga ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahun negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Sebagai langkah tindak lanjut Tap MPR dan UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sesuai dengan penugasan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tersebut, Lembaga Administrasi Negara telah menerbitkan Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mempermudah dan memperjelas pelaksanaan Pedoman tersebut, disusun Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang terdiri dari 5 buah, yaitu: Modul I tentang Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 2 tentang Perencanaan Strategik Instansi Pemerintah; Modul 3 tentang Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah; Modul 4 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan Modul 5 tentang Penyusunan Pelaporan AKIP.
Semua itu merupakan terobosan dalam pembangunan sistem administrasi negara modern yang andal, demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Modul ini merupakan media bagi proses pembelajaran, sebagai instrumen yang beranjak dari learning paradigm yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan good governance sebagai persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam Membangun Indo nesia Abad 21."