Wawancara tentang tentara dan politik memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika kekuasaan antara presiden dan lembaga keamanan, khususnya TNI dan Polri, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Situasi tersebut menciptakan ketegangan ketika Wahid berupaya mendesak Kapolri Jenderal Soeroyo Bimantoro untuk mundur, yang ditolak dengan alasan prosedural. Penonaktifan Bimantoro justru memperumit keadaan, memicu penolakan dari lebih seratus jenderal Polri, yang menganggap tindakan tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan presiden. Di tengah ketidakpastian ini, publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap elit politik sipil dan melirik kemungkinan kembalinya TNI ke pemerintahan, seperti yang terlihat dalam polling yang menunjukkan dukungan signifikan untuk peran militer dalam politik. Buku "Wawancara tentang Tentara dan Politik" oleh Dr. Salim Said menyajikan analisis kritis terhadap peristiwa-peristiwa ini, berlandaskan fakta dan pengalaman serta obyektivitas keilmuan yang mendalam, menggambarkan bagaimana militansi politik dan pengaruh militer dalam konteks kekuasaan Indonesia sangat relevan pada masa itu.