Secara umum dipahami bahwa politik desentralisasi yang mengukuhkan keberadaan otonomi daerah adalah buah dari proses demokratisasi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia baru yang dicita-citakan oleh para pelopor gerakan reformasi, desentralisasi dan otonomi daerah adalah salah satu agenda yang harus terus dijaga kelangsungannya. Secara hakiki, kebijakan ini merupakan wujud dari niat pemerintah nasional untuk berbagi tanggung jawab dengan pemerintah dn masyarakat di daerah, dalam menjawab berbagai tantangan, menyelesaikan berbagai masalah.
konsep dan praktek serta pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan tuntutan pembangunan demokrasi di Indonesia. Demokrasi membutuhkan partisipasi dan kreativitas masyarakat untuk mengembangkan wacana secara merdeka.

Adanya UU Otonomi Daerah, yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, tujuan pokoknya adalah untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjadikannya sebagai daerah otonom yang mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI, sesuai dengan UUD 1945.

Apabila otonomi dilakukan dengan benar akan dapat memacu kreativitas dan peran serta masyarakat. Perubahan konsep penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dari pola birokratis ke arah pola pemerintahan desentralistis-partisipatif tentu akan merubah peran birokrasi.