Birokrasi adalah alat pemerintah untuk melaksanak kebijakan dan programnya. Keluhan masyarakat biasanya terjadi karena ada kesenjangan menganga antara kebijakan yang muluk-muluk dan kinerja birokrasi yang tidak efisien, tidak efektif, dan tidak transparan. Lebih runyam lagi, birokarasi Indonesia termasuk yang paling korup di dunia dan alih-alih mengabdi pada kepentingan masyarakat, muncul kesan kuat bahwa birokrasi Indonesia lebih mengabdi pada dirinya sendiri, boros, dan lemah akuntibilitasnya.

Karena itu, cita-cita reformasi akan kandas bila tidak ada gerakan ke arah reformasi administrasi publik. Dengan demikian, tuntutan reformasi perlu menjadi salah satu agenda utama yang harus dijalankan oleh pemegang tampuk pemerintahan. Terlaksananya agenda reformasi administrasi ini pada gilirannya merupakan “batu uji” bagi kualitas kemampuan manajerial maupun kepemimpinan Presiden selaku kepala pemerintahan, berserta para birokrat pembantunya.

Buku ini mengkaji kebijakan yang telah dijalankan oleh tiga presiden pasca-Soeharto dalam proses reformasi administrasi publik: B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Sejumlah keberhasilan ditunjukkan, berikut kendala yang dihadapi oleh ketiga presiden, terutama pada tanah politik, pemerintahan, dan hukum. Selain itu, buku ini memberi perspektif pelaksanaan administrasi yang masih harus diupayakan.