Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengambil langkah berani dan konstruktif dengan menandatangani Nota Kesepahaman di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kesepahaman ini, yang merupakan hasil dari proses perundingan yang dimulai pada Januari 2005, mengakhiri konflik bersenjata di Aceh yang telah berlangsung selama sekitar tiga puluh tahun. Penandatanganan ini dilakukan dengan kemauan politik yang tinggi dari kedua belah pihak untuk mengubah situasi di Aceh—kemauan politik yang belum muncul dalam upaya perundingan sebelumnya. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sepakat untuk tidak memperpanjang konflik dan memilih perundingan sebagai solusi. Pemerintah memulai jalur damai ini melalui kontak awal dengan pimpinan GAM yang berada di Swedia, dengan fasilitasi dari mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, sebagai mediator. Delegasi Indonesia dalam perundingan ini dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin. Buku ini adalah catatan tertulis dari perundingan perdamaian yang sangat berharga secara historis dan tidak boleh diabaikan.