Record Detail
Manuscript
Era baru hukum pertambangan di bawah rezim UU No. 4 Tahun 2009
Era baru hukum pertambangan dimulai sejak reformasi pemerintahan daerah. Awalnya, kewenangan pengelolaan pertambangan pusat, tetapi dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara baru disetujui pada akhir 2014 setelah hampir 10 tahun pengelolaan tanpa undang-undang. Tindakan ini menghasilkan penerbitan izin tambang tanpa kendali di Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, memperkenalkan amandemen pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, memberikan perubahan signifikan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.
Availability
FY-418 | HKM HAY E | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
HKM HAY E
|
Publisher | Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta., 2015 |
Collation |
-
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-461-958-2
|
Classification |
NONE
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edition |
-
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
Desain Sampul : Iksana Banu
|
Other version/related
No other version available