Era baru hukum pertambangan dimulai sejak reformasi pemerintahan daerah. Awalnya, kewenangan pengelolaan pertambangan pusat, tetapi dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara baru disetujui pada akhir 2014 setelah hampir 10 tahun pengelolaan tanpa undang-undang. Tindakan ini menghasilkan penerbitan izin tambang tanpa kendali di Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, memperkenalkan amandemen pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, memberikan perubahan signifikan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.