Dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, terdapat banyak kasus hukum pidana yang menyita perhatian publik dan energi negara. Contohnya kasus Texmaco, Dipasena, dan Asian Agri, yang terlibat dalam pelanggaran pidana dan menghadapi perjuangan hukum panjang. Mereka harus bertanggung jawab dengan dipenjara. Namun, proses hukum ini menimbulkan pertanyaan apakah keadilan tercapai? Bagaimana kerugian "non-hukum" seperti aset terbengkalai, ribuan PHK, dan kerugian negara? Apakah ini termasuk dalam keadilan pidana? Buku ini menjelaskan hubungan antara hukum dan ekonomi dalam menyelesaikan kasus pidana, mengubah fokus dari output ke outcome. Harapannya, putusan hukum mempertimbangkan cost benefit dan efisiensi ekonomi.