Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam sistem pertahanan negara. Namun, hal tersebut masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Kementerian Lembaga dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan model kerja sama sipil militer dalam pengelolaan Jakumhanneg untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuasi kualitatif yaitu dengan tools analisis NVivo, Delphi, SWOT, AHP dan RASCI Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini, kerja sama sipil militer dalam pengelolaan Jakumhanneg belum sepenuhnya terlaksana dengan baik Kementerian/Lembaga dan Pemda belum sepenuhnya memedomani Jakumhanneg yang telah ditetapkan dan masih belum merasa menjadi bagian dari Sistem Pertahanan Negara, masih ada persepsi kalau pertahanan negara merupakan tugasnya TNI Temuan ini juga menunjukkan bahwa kerja sama sipil militer belum sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002. Faktor determinan yang berpengaruh signifikan untuk mengembangkan model kerja sama sipil militer dalam pengelolaan Jakumhanneg terdiri atas faktor internal dan eksternal Faktor internal terdiri atas aspek kekuatan dan aspek kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek peluang dan aspek ancaman Selanjutnya, alternatif lembaga untuk mengembangkan model kerja sama sipil militer dalam pengelolaan Jakumhanneg adalah dengan mendesain institusi yang mengintegrasikan para pemangku kepentingan. Institusi tersebut sebagai pihak yang memiliki otoritas dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, TNI, Pemda, Perguruan Tinggi dan komponen masyarakat lainnya/media dalam mengantisipasi dan menangani ancaman terhadap pertahanan negara. Institusi yang bertindak sebagai authority yang menaungi beberapa institusi tersebut yaitu Dewan Pertahanan Nasional, dimana Kementerian/Lembaga dan TNI mempunyai tugas dalam pertahanan militer dan nirmiliter, sedangkan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan komponen masyarakat lainnya/media, memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan dalam pengelolaan Jakumhanneg.