Buku ini diterbitkan dengan maksud pula untuk mengkaji seberapa jauh kebenaran temuan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH bahwa perubahan pertama (1999), perubahan kedua (2000), perubahan ketiga (2001) dan perubahan keempat (2002) jelas terlihat adanya kejanggalan dan keganjilan dalam rumusan lengkapnya, (dalam terbitan pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI 2002 berjudul konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat). Di mana UUD 2002 sebagai Undang-Undang Dasar yang sama sekali baru telah dirumuskan tanpa melalui proses demokratis yaitu melalui institusi Legitimate: Lembaga Konstituante dan juga tidak melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah secara khusus untuk membuat Undang-Undang Dasar baru, dengan demikian MPR terang-terangan telah melakukan penyelewengan, demikian penegasan penulis. Buku ini juga mengungkapkan secara halus hubungan PAH I MPR dengan NDI dan UNDP. Padahal sesungguhnya Partai-partai Politik tidak mempunyai program reformasi untuk mengganti UUD 1945 dengan UUD Baru, namun NDI (National Demokratic Institute) memang mempunyai program "democratic reform" meliputi "constitutional reform", "electoral reform", and "decentralization ". Constitutional reform itu dapat diartikan untuk merubah konstitusi, karena itu ada petunjuk-petunjuk kuat yang nyambung dengan usaha-usaha dari kelompok tertentu untuk membuat Konstitusi Baru dalam rangka "Indonesia Baru". Konsep pemikiran itu terlihat benang merahnya dalam amandemen perubahan terhadap UUD 1945 sekalipun materinya belum 100%.